Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membantah adanya upaya mematikan kamera pengawas atau CCTV saat aksi demonstrasi yang berlangsung ricuh pada (27/8/2026).

Pramono menegaskan bahwa fasilitas publik, termasuk sistem pemantauan CCTV di Jakarta, tetap berfungsi dan aktivitas di sejumlah titik masih dapat dimonitor oleh pemerintah.

“Jadi tidak benar bahwa ada upaya untuk mematikan CCTV dan sebagainya karena semuanya termonitor dan kami mempunyai data untuk itu,” kata Pramono di Jakarta, Senin, (31/8/2026).

Meski membantah adanya upaya pemadaman CCTV, Pramono mengakui terdapat sejumlah kamera pengawas yang mengalami kerusakan saat aksi demonstrasi berlangsung. Namun, menurutnya, kerusakan tersebut hanya terjadi di beberapa titik dan tidak mengganggu sistem pemantauan secara keseluruhan.

“Jadi sekali lagi yang memang ada hanya satu-dua titik, tetapi secara keseluruhan berjalan dengan baik,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini masih melakukan pendalaman terkait kerusakan sejumlah fasilitas publik yang terjadi selama aksi unjuk rasa. Penelusuran dilakukan terhadap berbagai fasilitas yang mengalami kerusakan, termasuk CCTV di kawasan Pejompongan.

Pramono mengatakan, pemerintah akan mengambil langkah lanjutan apabila pelaku perusakan fasilitas publik telah berhasil diidentifikasi.

“Berkaitan dengan fasilitas publik apakah itu CCTV, halte, dan yang lain-lain yang kemudian mengalami kerusakan ketika adanya aksi unjuk rasa, tentunya kami sekarang sedang mendalami itu, termasuk yang di Pejompongan,” katanya.

Kerusakan CCTV di kawasan Pejompongan sebelumnya menjadi perhatian setelah beredar rekaman yang memperlihatkan sejumlah orang diduga melakukan perusakan terhadap fasilitas publik saat aksi berlangsung.

Dalam rekaman tersebut, massa yang diduga masih berstatus pelajar terlihat memanjat tiang penerangan jalan. Mereka diduga merusak sejumlah fasilitas, termasuk rambu lalu lintas dan kamera pengawas yang terpasang di kawasan tersebut.

Salah seorang dalam rekaman juga terlihat menggunakan sebatang bambu untuk menjatuhkan kamera CCTV.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih menelusuri identitas pihak yang diduga terlibat dalam perusakan tersebut. Jika pelaku telah diketahui, langkah hukum akan dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pernyataan Pramono sekaligus membantah informasi mengenai dugaan adanya tindakan sengaja untuk mematikan sistem CCTV selama kericuhan demonstrasi pada 27 Agustus 2026. Pemerintah menegaskan sistem pemantauan secara umum tetap berjalan, meski beberapa perangkat mengalami kerusakan di lokasi tertentu.