Jakarta – Pemerintah memastikan penyaluran bantuan pangan beras pada 2026 terus diperbaiki agar benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, pemutakhiran data penerima menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga ketepatan sasaran program sekaligus membantu mengendalikan harga beras di tingkat nasional.

Amran mengatakan Bapanas terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) dalam memastikan data penerima bantuan pangan yang digunakan pemerintah sesuai dengan kondisi masyarakat penerima manfaat. Menurutnya, koordinasi lintas kementerian diperlukan agar bantuan tidak salah sasaran.

“Mengenai data penerima yang digunakan dalam program bantuan pangan beras, kami berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial,” ujar Amran di Jakarta, Minggu (6/9/2026).

Basis data yang digunakan dalam program tersebut berasal dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Data Penerima Bantuan Pangan (PBP) tersebut merupakan pembaruan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) per 10 Juli 2026 dan telah melalui proses penyaringan oleh Kemensos.

Setelah diterima Bapanas, data tersebut ditetapkan untuk kemudian disampaikan kepada Perum Bulog sebagai pihak yang menjalankan penyaluran bantuan pangan beras kepada masyarakat. Sementara itu, koordinasi dengan Kemensos tetap dilakukan untuk memastikan daftar penerima terus sesuai dengan kondisi di lapangan.

“Data kami terima dari Kemensos. Data kami tanda tangani lalu kirim ke Bulog. Jadi yang mengeksekusi penyaluran bantuan pangan beras Bulog, tapi nanti kami koordinasi dengan Kemensos,” jelas Amran.

Bantuan Beras Menyasar 33,24 Juta Penerima

Pada tahap kedua program bantuan pangan 2026, pemerintah menetapkan sebanyak 33.244.408 penerima bantuan pangan. Penyaluran tersebut mencakup alokasi untuk Juli, Agustus, dan September 2026.

Masing-masing penerima mendapatkan bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan. Dengan demikian, total beras yang disiapkan pemerintah mencapai sekitar 997,2 ribu ton untuk penyaluran selama tiga bulan.

Penerima bantuan merupakan masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 hingga 4. Desil digunakan untuk mengelompokkan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan relatif, dengan desil 1 sampai 4 berada pada kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan relatif lebih rendah.

Selain membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, program ini juga menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga beras. Pemerintah berharap bantuan tersebut dapat mengurangi tekanan terhadap masyarakat sekaligus membantu menjaga kondisi harga pangan nasional.

Penyaluran Ditargetkan Lebih Tepat dan Tidak Terlambat

Bapanas juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program bantuan pangan beras tahap kedua, baik dari sisi teknis distribusi maupun kelengkapan administrasi. Pemerintah menargetkan proses penyaluran dapat berjalan lebih baik dan tidak mengalami keterlambatan hingga melewati akhir tahun.

Amran menegaskan, pemerintah ingin memastikan bantuan dapat diterima masyarakat hingga wilayah yang berada jauh dari pusat pelayanan.

“Komitmen pemerintah dalam komando Presiden Prabowo Subianto adalah untuk dapat mengantarkan bantuan pangan beras hingga diterima masyarakat sampai di lokasi titik terjauh,” katanya.

Untuk mendukung distribusi di lapangan, titik pembagian bantuan tidak hanya dapat dilakukan di kantor desa atau kelurahan. Apabila terdapat kendala pada lokasi tersebut, Bapanas membuka kemungkinan penggunaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai lokasi alternatif penyaluran.

“Terkait titik pembagian bantuan pangan beras, apabila terdapat kendala di kantor desa atau kelurahan, Bapanas merekomendasikan dapat pula menggunakan KDKMP sebagai alternatif,” ujar Amran.

Realisasi Bantuan Pangan Tahap Pertama

Sebelumnya, pemerintah telah melaksanakan penyaluran bantuan pangan beras tahap pertama untuk alokasi Februari dan Maret 2026. Berdasarkan data pemerintah, program tersebut telah menjangkau sekitar 33,14 juta penerima atau 99,7 persen dari target 33,24 juta penerima.

Dalam penyaluran tahap pertama itu, beras yang telah didistribusikan mencapai sekitar 664,88 ribu ton. Selain beras, pemerintah juga menyalurkan minyak goreng dengan total realisasi sekitar 132,97 ribu kiloliter.

Dengan pemutakhiran data penerima, koordinasi antarinstansi, serta penguatan mekanisme distribusi, pemerintah berharap program bantuan pangan beras tahap kedua dapat berjalan lebih efektif. Langkah tersebut sekaligus diharapkan mampu memastikan bantuan diterima kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan mendukung upaya menjaga stabilitas harga beras nasional.