NalarNet.com — Anies Baswedan mengungkap kisah di balik perubahan fasilitas pejalan kaki di Jakarta, khususnya kawasan Jalan Jenderal Sudirman. Ia menyebut keberadaan trotoar di kawasan tersebut sebagai bentuk “demokratisasi rute paling mahal di Indonesia”.

Hal itu disampaikan Anies saat menjadi pembicara dalam kuliah umum bertema Narrative Leadership di Albukhary International University (AIU), Malaysia Pada Kamis (3/9/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia menjawab pertanyaan peserta mengenai upaya mengintegrasikan transportasi umum dan fasilitas mobilitas warga di Jakarta.

Anies mengawali ceritanya dengan kondisi trotoar Jakarta ketika dirinya mulai memimpin sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022. Menurut dia, pembangunan kota saat itu lebih banyak berorientasi pada kendaraan bermotor, sementara fasilitas bagi pejalan kaki belum menjadi perhatian utama.

Ia kemudian menceritakan pengalamannya saat meninjau anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum. Anies menyebut anggaran pembangunan saat itu lebih banyak diarahkan untuk jalan dan belum memberikan porsi yang cukup bagi trotoar serta fasilitas pejalan kaki.

Alih-alih langsung memberikan instruksi, Anies mengatakan dirinya mengajukan pertanyaan kepada jajaran pemerintah daerah mengenai prinsip kesetaraan dan keadilan dalam pembangunan fasilitas publik.

Menurut Anies, pembangunan jalan raya pada dasarnya lebih banyak memberikan manfaat kepada masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor. Karena itu, ia mempertanyakan apakah fasilitas publik yang dibangun sudah dapat digunakan seluruh lapisan masyarakat.

Dalam ceritanya, Anies juga mengangkat soal moda transportasi yang dimiliki setiap orang. Ketika dalam sebuah rapat disebut sepeda motor sebagai moda transportasi yang banyak digunakan masyarakat, ia mengingatkan bahwa setiap manusia memiliki kemampuan untuk berjalan kaki.

“Bukan sepeda motor, kaki adalah moda transportasi yang dimiliki semua orang,” kata Anies Baswedan dalam pemaparannya.

Dari gagasan tersebut, Anies mengaitkan perubahan cara pandang pembangunan dengan perubahan fasilitas kota. Ia mencontohkan Jalan Jenderal Sudirman yang kini memiliki trotoar lebih luas sehingga dapat digunakan masyarakat untuk berjalan kaki dan menikmati ruang publik.

Anies kemudian menyebut perubahan tersebut sebagai bentuk demokratisasi akses terhadap kawasan yang selama ini dikenal sebagai salah satu kawasan dengan nilai ekonomi tinggi di Indonesia.

“Sekarang ada trotoar besar di tengah di Jalan Sudirman dan saya sering menyebutnya demokratisasi rute paling mahal di Indonesia,” ujar Anies.

Ia menjelaskan, keberadaan trotoar memungkinkan masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki kepentingan pekerjaan atau kepemilikan properti di kawasan tersebut untuk tetap menikmati ruang publik di Jalan Sudirman.

Anies juga mengajak keluarga membawa anak-anak mereka berjalan di kawasan tersebut. Menurutnya, ruang publik dapat menjadi tempat bagi orang tua untuk membangun percakapan dan memberikan gambaran tentang berbagai kemungkinan masa depan kepada anak-anak mereka.

Ia menilai kesempatan menikmati kawasan kota tidak seharusnya hanya terbatas bagi masyarakat yang bekerja atau memiliki properti di wilayah tersebut. Dengan tersedianya ruang bagi pejalan kaki, masyarakat dari berbagai latar belakang dapat mengakses dan menikmati kawasan tersebut.

Menurut Anies, pengalaman tersebut menunjukkan pentingnya perubahan narasi dalam pembangunan kota. Ketika cara pandang terhadap pembangunan berubah, menurutnya, pola keterlibatan masyarakat dan arah pembangunan fasilitas publik juga dapat ikut berubah.

Anies menutup penjelasannya dengan menekankan bahwa perubahan orientasi pembangunan untuk memberikan ruang lebih besar kepada pejalan kaki bukan hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga menjadi bagian dari perkembangan kota di berbagai belahan dunia.