NalarNet.Com – Pemerintah bersama DPR RI menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian di tengah ketidakpastian ekonomi global. Kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus mempertahankan disiplin anggaran.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan rancangan APBN 2027 disusun dalam situasi global yang masih menghadapi berbagai tekanan. Ketegangan geopolitik dan fragmentasi perdagangan dunia dinilai dapat mengganggu rantai pasok, memicu perubahan harga komoditas, serta meningkatkan tekanan inflasi.

Selain itu, perkembangan kebijakan suku bunga di sejumlah negara maju juga menjadi perhatian pemerintah. Perubahan suku bunga bank sentral Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang berpotensi memengaruhi kondisi pasar keuangan global serta minat investor terhadap negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Meski menghadapi berbagai tantangan tersebut, Suahasil menyebut kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih menunjukkan ketahanan. Ia menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Jakarta, Selasa (29/9/2026).

“Di sisi lain, di sektor keuangan kenaikan suku bunga kebijakan dari Federal Reserve, dari Eropa, dan dari Jepang berpotensi mempengaruhi kondisi keuangan global dan selera investor terhadap emerging market seperti Indonesia,” ujar Suahasil.

Dari sisi domestik, kinerja perekonomian dan APBN hingga Agustus 2026 masih menunjukkan perkembangan positif. Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara kumulatif pada semester I 2026 tercatat sebesar 5,45 persen secara tahunan (year on year/yoy), sedangkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II mencapai 5,29 persen.

Pendapatan negara hingga periode tersebut tercatat Rp2.055,6 triliun atau sekitar 65,2 persen dari target APBN. Pemerintah menilai kondisi tersebut menunjukkan APBN masih memiliki peran penting dalam menopang aktivitas ekonomi sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Sepanjang 2026, pemerintah menggunakan APBN secara fleksibel untuk merespons berbagai tantangan. Anggaran negara antara lain dimanfaatkan untuk penanganan bencana, menjaga stabilitas harga, serta mempertahankan ketersediaan energi dan pangan di tengah perubahan harga minyak dunia dan ancaman El Nino.

Menurut Suahasil, pemerintah juga memberikan sejumlah stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung keberlanjutan kegiatan dunia usaha. Namun, fleksibilitas tersebut tetap dibarengi dengan prinsip kehati-hatian dan disiplin fiskal.

“Di tengah berbagai kebutuhan dan tekanan, APBN tetap dikelola secara pruden dengan menjaga defisit di bawah 3 persen dari PDB,” katanya.

Untuk 2027, pemerintah dan DPR RI menyepakati kebijakan fiskal yang tetap ekspansif dengan target defisit sebesar 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut menunjukkan pemerintah tetap memberikan ruang bagi belanja negara untuk mendukung perekonomian dengan tetap menjaga batas defisit.

Dalam kesepakatan APBN 2027, belanja negara ditetapkan sebesar Rp4.106,26 triliun. Nilai tersebut meningkat Rp9,07 triliun dibandingkan angka sebelumnya sebesar Rp4.097,19 triliun.

Belanja negara tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp3.371,26 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp735 triliun. Sementara itu, pendapatan negara disepakati mencapai Rp3.435,10 triliun, meningkat Rp9,07 triliun dari angka sebelumnya sebesar Rp3.426,03 triliun.

Suahasil menegaskan bahwa kebijakan fiskal 2027 tidak hanya diarahkan untuk menjaga kehati-hatian anggaran, tetapi juga tetap responsif terhadap kondisi ekonomi. Pemerintah ingin APBN tetap memiliki ruang untuk menjaga momentum pertumbuhan sekaligus memberikan perlindungan ketika masyarakat dan dunia usaha menghadapi tekanan ekonomi.

“Kebijakan fiskal harus tetap pruden tetapi tidak pasif. Fiskal harus hadir untuk menjaga momentum pertumbuhan, melindungi masyarakat dengan tetap menjaga kredibilitasnya,” ujar Suahasil.

Dengan rancangan tersebut, APBN 2027 diharapkan dapat menjadi instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah perubahan kondisi global, sekaligus mempertahankan kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan negara.